TUGAS DAN FUNGSI


TUGAS

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan mempunyai tugas penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, dan Aktuaris.

Dalam melaksanakan tugasnya PPPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

FUNGSI

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuaria;
  2. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, dan Aktuaris;
  3. Pelaksanaan administrasi registrasi Akuntan dan perizinan profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris;
  4. Pembinaan dan pengembangan profesi Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, dan Aktuaris;
  5. Pelaksanaan analisis laporan dan penyajian informasi mengenai profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris;
  6. Pelaksanaan pengawasan atas profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris;
  7. Pengenaan sanksi administratif terhadap profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris; dan
  8. Pelaksanaan administrasi, dukungan kegiatan Pusat, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Visi

Menjadi Pembina dan Pengawas yang Andal Dalam Rangka Mewujudkan Profesi Akuntan, Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris yang Profesional dan Kompetitif untuk Mendukung Perekonomian Nasional yang Sehat dan Efisien.

Misi

Akuntan dan Jasa Penilai, meliputi: 
1. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan strategis di bidang profesi Akuntan, 
Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi Akuntan, Akuntan Publik, Penilai Publik, dan
Aktuaris secara optimal; 
3. Memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya 
kerja Kementerian Keuangan;
4. Mewujudkan SDM yang memiliki perilaku profesional dan kompetensi tinggi;
5. Membangun sistim informasi manajemen yang terintegrasi.



Eselon I Kementerian Keuangan