Workshop Perdana Penilai Beregister: Peningkatan Kepatuhan Penilai dan KJPP

8/8/2017 10:56:51 AM

JAKARTA 8/8/2017. Bertempat di Aula Gedung R.M. Notohamiprodjo Jakarta pada Rabu (2/8/2017), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengadakan lokakarya (workshop) dengan topik Peningkatan Kepatuhan Penilai dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan para peserta dari para tenaga penilai yang telah beregister.  Lokakarya yang dibuka langsung oleh Kepala PPPK Langgeng Subur ini cukup istimewa karena merupakan workshop pertama bagi penilai beregister, yakni mereka yang telah terdaftar dalam Register Penilai sebelum dapat memberikan jasa Penilaian.  Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 Pasal 3A.

Ketentuan baru mengenai register penilai ini selaras dengan salah satu misi PPPK yaitu menjadi pembina dan pengawas yang andal dalam rangka mewujudkan profesi Penilai Publik (PP) yang profesional dan kompetitif untuk mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien. Selain itu, registrasi penilai tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik atas jasa penilaian yang diberikan oleh Penilai Publik dan KJPP.

Dalam pembukaannya, Kepala PPPK menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan workshop ini adalah meningkatkan kepatuhan dan kesadaran penilai dalam pemberian jasa penilaian karena bidang jasa ini memiliki sumbangsih yang besar bagi perekonomian Indonesia.  Kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kompetensi teknis penilai dalam pemberian jasa.

Materi workshop yang disampaikan meliputi sosialiasisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 khususnya ihwal Register Penilai, dengan berfokus pada pembahasan terkait tahapan penilaian reviu proses penilaian.  Hal tersebut meliputi tahap investigasi dan implementasi penilaian, dilanjutkan dengan contoh dan latihan kasus penilaian.

Kasus-kasus penilaian yang disampaikan menjadi menarik lantaran merupakan kompilasi dari hasil temuan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh PPPK terhadap PP dan KJPP. 

Pada sesi penyampaian materi oleh Tonny Hambali dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dijelaskan bahwa tahap implementasi penilaian merupakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh penilai yang meliputi tahapan investigasi, penerapan pendekatan penilaian dan penyusunan kertas kerja penilaian.  Dalam tahap investigasi, penilai harus mendasarkan penugasan penilaian pada tujuan penilaian sesuai Lingkup Penugasan dan Dasar Nilai yang dilaporkan. Investigasi meliputi proses pengumpulan data yang cukup dengan cara inspeksi, penelaahan, penghitungan dan analisis, serta pemastian bahwa penilaian telah dilaksanakan dengan benar.

Selepas acara, beberapa peserta menyampaikan harapannya agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin dengan menampilkan tema-tema penilaian yang baru dan menjadi temuan-temuan penilaian.  Dalam kesempatan yang sama, Kepala PPPK berharap kepada seluruh penilai beregister agar selalu meningkatkan standar mutu pemberian jasa penilaian dengan memperhatikan kode etik, nilai, dan perilaku profesi penilai yang profesional.  Tidak lupa, PPPK sebagai penyelenggara lokakarya ini juga mengingatkan kepada seluruh PP dan KJPP agar segera meregistrasi semua penilai yang telah memenuhi syarat ke Kementerian Keuangan.

Penulis: Nurkholik | Penyunting: Suryadi | Fotografer: Eko A. Wicaksono

Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan