Dilema SPI 366 dan Konsekuensi Hukum

8/2/2017 11:09:24 AM

BATAM 2/8/2017. Ketua Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Hamid Yusuf, memaparkan materi tentang Standar Penilaian Indonesia (SPI) 366 – Penilaian untuk Tujuan Lelang khususnya Penilaian Properti pada sektor Perbankan dalam acara Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Penilai pada Kamis (26/07/2017). Ia mensinyalir banyak permasalahan yang berkaitan dengan isu ini.

Pihak Perbankan sering kali menyalahkan Penilai Publik terkait perbedaan dalam hasil Penilaian. Keadaan ini tidak hanya dikeluhkan perbankan saja, namun juga oleh analisis pasar yang melihat bahwa hasil penilaian Penilai Publik kurang memadai. Harapannya ke depan penilaian dapat dilakukan secara akuntabel dengan berpedoman pada SPI yang berlaku.

Permasalahan berikutnya ialah penggunaan asumsi yang bervariasi antar satu Penilai dan Penilai lainnya yang memberikan hasil akhir yang berbeda-beda. Menurut Hamid, agar penggunaan asumsi yang bervariasi ini dapat dipertanggungjawabkan, harus diatur lebih jelas dan diungkap secara penuh (full disclosure).  Ia juga berpesan kepada seluruh Penilai Publik agar bersiap menghadapi konsekuensi hukum terkait SPI 366 dengan berpedoman pada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan standar yang berlaku.

Pada pemaparan tersebut, Hamid menjelaskan bahwa dunia perbankan kini tengah berupaya untuk terus mengembangkan kompetensi penilai intern mereka untuk properti dengan nilai di bawah Rp5.000.000.000. Sedikit berkelakar, Hamid berkata, “Saat ini mereka sedang melatih penilai intern mereka dan ke depan mereka tidak akan butuh kita lagi.”

Penyelenggaaan PPL Penilai terkait SPI 366 ini menurut Hamid sangat penting karena rasio kredit macet (non-performing loan) tahun ini cenderung meningkat dan peran penilai dalam hal ini akan banyak dibutuhkan.

Ketika posisi kredit macet dibagi berdasarkan wilayahnya, maka yang tertinggi ialah Provinsi Kalimantan Timur diikuti oleh Riau. Kredit macet akan memaksa bank mengambil alih agunan para debitur untuk kemudian dilelang untuk pelunasan kredit yang diberikan.  Hamid berpesan bahwa dalam pelelangan akan ada dua opsi nilai yang digunakan, yakni nilai pasar dan nilai likuidasi.  Ia berharap bahwa nilai pasarlah yang diprioritaskan dengan dalih hak pemilik masih melekat saat lelang dilakukan.

Terkait laporan penilaian, Hamid juga berpesan bahwa Penilai harus mencantumkan secara jelas instruksi, tujuan dan dasar penilaian, hasil analisis yang menghasilkan opini, dan proses analisis yang dilakukan dalam pelaksanaan penilaian berupa laporan lengkap (long report) sesuai SPI 105.

Penulis: Agee F. Miradz | Penyunting: Suryadi | Fotografer: Fredika W. Setyawan

Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan