Arie Wibowo: Penilai Bukan Profesi Utama di ASEAN

8/2/2017 10:22:01 AM

BATAM 2/8/2017. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Arie Wibowo menyatakan bahwa Profesi Penilai bukanlah profesi utama (major profession) seperti profesi lainnya yang ada di ASEAN.  Hal tersebut diungkapkannya dalam acara Pendidikan Profesional Lanjutan Penilai yang diselenggarakan di Batam (26/07/2017).  Negara-negara seperti Korea Selatan meninggalkan predikatnya sebagai negara berkembang dengan bantuan profesi penilai yang jumlahnya relatif banyak di negeri itu dalam mengejar ketertinggalan.

Dalam acara tersebut, Arie juga menjelaskan bahwa kurangnya informasi dan ketidaktahuan masyarakat akan Profesi Penilai menjadi alasan mengapa Profesi Penilai tidak banyak peminatnya.  Untuk itu peran PPPK dan Asosiasi diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat.

Menurutnya, Profesi Penilai sangat dekat bersinggungan dengan hukum dan telah banyak kasus besar yang terjadi terkait lelang dan pengadaan tanah.  Oleh karena itu Penilai Publik diharapkan terus meningkatkan kompetensi dan berpegang teguh pada standar yang berlaku.

PPPK, ujar Arie, juga terus mendorong seluruh Penilai yang bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mendaftar sebagai  Penilai Beregister apabila telah memenuhi persyaratan.  Menurut peraturan saat ini, persyaratan yang harus dipenuhi adalah lulus Pendidikan Dasar Penilaian 1 dan 2 (PDP 1 dan PDP 2) serta Pendidikan Dasar Standar Penilaian Indonesia (PDS).

Pada penjelasannya, Arie menjelaskan bahwa terawangan perekonomian Indonesia di tahun 2017 dalam keadaan yang baik.  Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten di angka 5% tiap tahun dan inflasi yang relatif stabil meskipun analis menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit konsumsi cenderung melambat.

Data di sektor perbankan juga menyebutkan bahwa kredit macet atau non-performing loan (NPL)  Indonesia terakhir mengalami tren peningkatan hingga di angka 15%.  Kondisi ini memaksa debitur melepas agunan atas kredit yang diterimanya.  “Hal ini memunculkan potensi properti yang akan dilelang.  Itu proyek kita sebagai Penilai,” candanya.

Kendati NPL naik, Arie juga menjelaskan indikator seperti debt to GDP, defisit terhadap PDB dan Ease of Doing Business Indonesia berada pada level yang kompetitif dibanding negara Asia dan tetangga seperti Vietnam, Filipina, Turki, dan Thailand.  Ini menjadi indikasi bahwa perekonomian kita masih bergerak di atas lintasan yang semestinya. Sebagai informasi, utang pemerintah yang kerap menjadi sorotan saat ini rasionya ialah 27% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sementara negara tetangga seperti Malaysia mempunyai rasio 56% dan India 70%. “Dengan defisit yang dijaga di bawah 3% dari PDB setiap tahun, perekonomian kita masih tumbuh 5% per tahun, dan utang dialihkan untuk sektor yang produktif,” pungkasnya.

PPL MAPPI – PPPK terakhir

Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) di Batam ini bertujuan untuk terus menjaga kompetensi para Penilai Publik dengan mewajibkan sebanyak 25 Satuan Kredit PPL (SKP) 20 SKP oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dan 5 SKP wajib oleh PPPK.  PPL kali ini juga menjadi yang terakhir oleh MAPPI dan PPPK, karena ke depan PPL direncanakan dilakukan secara daring (online).

Penulis: Agee F. Miradz | Penyunting: Suryadi | Fotografer: Fredika W. Setyawan

Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan