PPL Penilai Publik: SPI 366 tentang Penilaian untuk Tujuan Lelang

4/28/2017 2:50:36 PM

BANDAR LAMPUNG. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bekerja sama menggelar Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Penilai Publik dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penilai Publik selama dua hari dengan dihadiri oleh 73 orang Penilai Publik.

Hari pertama, Kamis (27/4/2017), sesi pertama diisi oleh Kepala PPPK, Langgeng Subur yang menyampaikan materi terkait perkembangan Profesi Penilai di Indonesia secara umum. Langgeng Subur menyampaikan bahwa saat ini persebaran Penilai Publik cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan telah adanya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang membuka cabang di Papua. Kebutuhan jasa penilai di daerah pinggiran ternyata cukup banyak, sehingga Langgeng Subur berharap nantinya akan ada Penilai Publik yang juga berani membuka kantor di daerah pinggiran seperti Papua dan Maluku. Hal ini sejalan dengan program yang dicanangkan oleh Presiden, yakni membangun negeri dari pinggir.

Dalam bahasan kedua, Langgeng Subur memaparkan materi terkait prospek perekonomian Indonesia. Tantangan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Langgeng Subur berpendapat hal tersebut harus dilakukan dengan cara mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, menerapkan tata kelola yang baik, meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, dan menciptakan institusi yang bersih dan efektif. Industri Penilai Publik yang terus berkembang ini diharapkan mampu untuk membantu negara ini mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tersebut. Hal yang bisa dilakukan oleh Penilai Publik dalam hal ini di antaranya dengan ikut menggali potensi penerimaan negara serta dengan kesadaran membayar pajak.

Pada sesi berikutnya, Wakil Ketua Komite Pendidikan MAPPI, Benny Supriyanto mengantar materi aspek hukum dalam penilaian. Ia berpesan agar Penilai Publik senantiasa patuh dan taat terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Standar Penilaian Indonesia (SPI), dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Paparan berikutnya terkait SPI 366 tentang Penilaian untuk Tujuan Lelang yang disampaikan langsung oleh Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI), Hamid Yusuf dan Tonny Hambali. Lelang merupakan masalah klasik yang terjadi di Indonesia, maka pengaturan lelang harus lebih berhati-hati. Setelah dikeluarkannya PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kementerian Keuangan mendorong MAPPI untuk menyusun standar penilaian yang terkait dengan pelaksanaan lelang. Hasilnya adalah SPI 366 yang berlaku efektif mulai 1 Maret 2017.

Di hari kedua, Jumat (28/4/2017), kegiatan PPL diisi workshop Penilaian dan Pelaporan Penilaian untuk Tujuan Lelang. Dimulai dengan pemaparan materi terkait SPI 366 oleh Hamid Yusuf dan Tonny Hambali, peserta yang telah duduk secara berkelompok diminta mengerjakan studi kasus yang disediakan panitia. Peserta diberi waktu beberapa jam untuk berdiskusi dan memecahkan masalah, kemudian dalam akhir sesi dilakukan diskusi menyeluruh yang dipandu langsung oleh KPSPI.

Dalam pelaksanaan PPL ini, juga dilaksanakan pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman para peserta terhadap materi yang disampaikan baik oleh pembicara PPPK maupun MAPPI. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta untuk bekal dalam memberikan jasanya kepada para pemangku kepentingan. (sth/sur)



Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan