PPL Aktuaris Publik di Yogyakarta

4/22/2017 12:20:39 PM

Yogyakarta, 20/04/2017. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan bersama Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) pada tanggal 20 April 2017 menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) Profesi Aktuaris Publik di Hotel Tentrem Yogyakarta. Kegiatan PPL yang baru pertama kali diselenggarakan oleh PPPK untuk profesi Aktuaris ini diikuti oleh 76 Aktuaris Publik.

Pada sesi pertama PPL, Kepala PPPK, Langgeng Subur mengatakan bahwa saat ini di Indonesia telah terdapat 253 orang yang telah bergelar FSAI (Fellow Society of Actuaries of Indonesia) namun baru 187 yang mengajukan diri sebagai Aktuaris Beregister dan 88 orang sebagai Aktuaris Publik. Dari pengamatan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap profesi aktuaris masih sangat rendah. Untuk itu, PPPK berupaya membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas profesi aktuaris di Indonesia.

Menyinggung peran aktuaris dalam perekonomian Indonesia, Langgeng Subur mengingatkan akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang luar biasa. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari sisi produksi didukung oleh sektor jasa yang terus bertumbuh tinggi. Meskipun demikian, disparitas antardaerah masih lebar sehingga memunculkan tantangan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Industri Profesi Aktuaris sebagai bagian dari bangsa ini diharapkan tidak ketinggalan dalam memberikan sumbangsihnya kepada Bangsa dan Negara, antara lain melalui kepatuhan membayar pajak.

Pada sesi kedua, Kepala Subbidang Analisis dan Pelaporan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya, Lestyorini memaparkan materi Peraturan Menteri Keuangan nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris. Peraturan Menteri ini mencakup ruang lingkup jasa aktuaria, registrasi bagi Ajun Aktuaris Beregister dan Aktuaris Beregister, pemberian izin bagi aktuaris publik, pembentukan Kantor Konsultan Aktuaria, hak dan kewajiban dari masing-masing profesi aktuaris, pelaksanaan kegiatan Pendidikan Profesional Lanjutan, serta kegiatan pembinaan dan pengawasan. Aturan-aturan tersebut disusun dalam kerangka semangat membangun profesi aktuaris yang independen, profesional, dan berkualitas serta melindungi profesi aktuaris dari pihak-pihak yang menyalahgunakan nama dan profesi aktuaris.

Lebih lanjut, Lestyorini mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Pelaporan Profesi Aktuaris seperti kewajiban dan tujuan pelaporan, siklus analisis pelaporan, pendidikan profesional berkelanjutan (PPL), format laporan PPL, dan laporan kegiatan Kantor Konsultan Aktuaris (KKA). Ia juga menambahkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para aktuaris sebelum menyampaikan laporan ke PPPK agar laporan dapat terinput dengan lancar sehingga tidak dikenakansanksi.

Debut PPL untuk Aktuaris oleh PPPK ini diharapkan menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensi profesi aktuaris. [efo/sur]




Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan