Sosialisasi RPMK Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik

11/23/2016 2:17:15 PM

Bandung, 23/11/2016 Kemenkeu, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Korwil Jawa Barat pada tanggal 22 November 2016 telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik (PMPJ) bertempat di Universitas Widyatama, Bandung. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi kepada Akuntan dan Akuntan Publik yang ada di daearah Bandung dan sekitarnya terkait draft final RPMK PMPJ. Peserta yang mengikuti sosialisasi ini berjumlah 85 orang.

Pada sesi pertama, Bapak Arie Wibowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan (PPK) memaparkan materi draft final RPMK PMPJ. Beliau menjelaskan latar belakang dari disusunnya RPMK PMPJ yaitu sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bapak Arie Wibowo menjelaskan bahwa dalam PP 43/2015, Akuntan dan Akuntan Publik merupakan bagian dari Pihak Pelapor selain penyedia jasa keuangan, advokat, notaris, PPAT, dan perencana keuangan. Dalam RPMK PMPJ dijelaskan bahwa Akuntan dan Akuntan Publik wajib melaporkan kepada PPPK dan ditembuskan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila dalam memberikan jasa “untuk dan atas nama Pengguna Jasa” mengetahui adanya transaksi mencurigakan. Apabila Akuntan dan Akuntan Publik tidak melaporkan transaksi mencurigakan, maka Akuntan dan Akuntan Publik dapat dikenakan sanksi tertentu. Namun pada dasarnya RPMK PMPJ disusun dalam rangka melindungi Akuntan dan Akuntan Publik dari kegiatan tindak pidana pencucian uang ujar Bapak Arie Wibowo.

Pada sesi kedua, Dewi Hariyani selaku pelaksana pada Bidang PPK memaparkan materi penjelasan SE-1/PPPK/2016 tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik. Materi ini selalu disampaikan dalam kegiatan yang melibatkan Akuntan Publik agar Akuntan Publik tidak terlambat dalam melakukan perpanjangan izinnya. Salah satu poin penting dari SE-1/PPPK/2016 adalah waktu paling cepat bagi Akuntan Publik untuk memperpanjang izinnya adalah enam bulan sebelum masa izinnya berakhir dan waktu paling lambat untuk memperpanjang izin adalah dua bulan sebelum masa izin seorang Akuntan Publik berakhir. Dewi menginformasikan bahwa terdapat 15 Akuntan Publik di Bandung yang dalam jangka waktu enam bulan lagi masa izinnya akan berakhir.

Sesi ketiga diisi oleh Bapak Jamaludin Iskak yang merupakan anggota Dewan Standar Profesi Akuntan Publik, IAPI dan Partner dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang menjelaskan mengenai critical overview perkembangan SPAP terbaru. Dalam materinya Bapak Jamaludin menjelaskan mengenai exposure draft (ED) beberapa standar yaitu:



Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan