Himbauan Untuk Pembayaran Sanksi Denda Terkait Pelaporan Laporan Tahunan Kantor Akuntan Publik (KAP)

2/9/2016 9:29:01 AM

Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik wajib menyampaikan secara lengkap dan benar paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk tahun takwim sebelumnya.

Pelanggaran atas ketentuan di atas dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Besaran denda ditetapkan berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, yaitu denda administratif atas keterlambatan penyampaian Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Keuangan KAP masing-masing sebesar Rp.100.000,00/hari kerja keterlambatan dengan jumlah paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pengenaan denda atas keterlambatan ini berlaku ke masing-masing laporan yaitu Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Keuangan.

Hingga saat ini masih terdapat 16 KAP yang belum melaksanakan pembayaran sanksi denda tersebut. Apabila KAP tidak memenuhi pembayaran yang ditetapkan melalui Surat Hal Sanksi Denda, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemenuhan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak yang Terutang menyatakan bahwa dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Contoh pembayaran denda setelah tanggal jatuh tempo sebagai berikut:

KAP X dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.200.000,00 karena terlambat selama 1 (satu) hari dalam menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAP tahun takwim 2014. KAP X telah menerima surat sanksi denda pada tanggal 28 Agustus 2014 dan diharuskan membayar ke Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya surat sanksi denda tersebut. Namun sampai dengan tanggal 28 September 2014, KAP X belum melakukan pembayaran denda tersebut. Atas hal ini, maka KAP X akan menerima surat tagihan dan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sehingga harus membayar denda terutang sebesar Rp.200.000,00 ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran sebedar 2% dari jumlah terutang dikalikan jumlah bulan keterlambatan yang dihitung sejak batas waktu pembayaran yaitu tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal pembayaran dilakukan. Contoh perhitungan denda keterlambatan apabila pembayaran dilakukan tanggal 1 Maret 2015:

Sanksi denda terutang                                                                                                                   Rp.200.000,00

Sanksi denda keterlambatan                      Rp.200.000,00 x 2% x 6 bulan                       Rp.  24.000,00

Jumlah yang harus dibayar                                                                                                           Rp.224.000,00

Kewajiban pembayaran sanksi denda tersebut merupakan piutang negara sehingga tidak dapat dihapuskan walaupun KAP tutup dan AP meninggal dunia.



Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan