Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Aktif Mendorong Infrastruktur Nasional

3/26/2019 8:52:19 AM
Oleh: Firman Dwi Suprayoga

Pembangunan infrastruktur nasional sebagai bagian dari implementasi Nawacita kepemimpinan Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang. Ketertinggalan kondisi infrastruktur nasional berdampak pada hambatan pembangunan ekonomi secara inklusif di negara kita yang memiliki beragam kondisi geografis, yang pada gilirannya menimbulkan disparitas ekonomi masyarakat Indonesia. 

Pembangunan infrastruktur nasional, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 diperkirakan membutuhkan dana sebesar lebih dari Rp5.500 Triliun, dengan proporsi sumber pendanaan terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 40,14%), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (9.88%), Badan Usaha Milik Negara (19,32%), dan swasta(30,66%).  Besarnya anggaran pembangunan infrastruktur mengharuskan penggunaannya harus kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBN.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur yang dianggap strategis, ditetapkan Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017.

Hambatan utama pelaksanaan pembangunan infrastuktur antara lain ketersediaan tanah, yang disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk menyerahkan tanahnya, lantaran ganti kerugian yang dianggap tidak layak dan tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penentuan ganti kerugian didasarkan pada Nilai Ganti Kerugian yang ditetapkan oleh Penilai Pertanahan, yaitu Penilai Publik yang telah memperoleh lisensi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaku Lembaga Pertanahan. Hal ini diharapkan menjadi solusi permasalahan pengadaan tanah sehingga mempercepat proses pembangunan infrastruktur. 

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sebagai regulator profesi penilai berperan secara aktif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Penilai profesional.  Hal ini diwujudkan dengan peran PPPK dalam melakukan sosialisasi profesi penilaian pengadaan tanah bersama-sama dengan Kementerian ATR/BPN, mendorong Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), melalui Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI), untuk menyusun dan selalu memperbarui Standar Penilaian Indonesia terkait dengan pengadaan tanah, serta melakukan pendampingan penanganan permasalahan pengadaan tanah baik permasalahan litigasi maupun non-litigasi. Di samping itu PPPK juga turut secara aktif dalam forum penyelesaian hambatan pengadaan tanah dalam kerangka pembangunan infrastruktur PSN yang diikuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Manajemen Aset Negara, dan kementerian teknis terkait, dengan koordinasi dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang merupakan badan pelaksana dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Plt Kepala PPPK (Adi Budiarso) menyampaikan komitmen PPPK untuk terus berkontribusi dan mengawal percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Penilai profesional, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam kerangka pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 




Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan