KEPI dan SPI Baru Sebagai Pedoman dan Pengaman Penilai Publik

7/27/2018 2:18:16 PM

JAKARTA 26/7/2018 PPPK.  Setelah tiga tahun Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) edisi VI berjalan dan diterapkan oleh para praktisi penilaian, Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) menelurkan KEPI dan SPI edisi VII di tahun 2018 ini.  Pedoman etika dan standar profesional terbaru ini diharapkan lebih mampu menjadi pegangan dalam pemberian jasa penilai publik serta sebagai “pengaman” bagi mereka ketika berhadapan dengan pihak eksternal khususnya dalam masalah hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Langgeng Subur, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) di depan para tamu undangan dalam peluncuran KEPI dan SPI edisi VII tahun 2018 yang dihadiri oleh perwakilan PPPK, Direktorat Penilaian pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pertanahan Nasional, Dewan Pengurus Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dan Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Dalam kesempatan itu, Kepala PPPK menyampaikan ucapan terima kasih kepada MAPPI dan berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsihnya dalam penyusunan KEPI dan SPI tersebut. Ke depan PPPK akan terus membantu mengembangkan KEPI dan SPI, khususnya dalam hal sosialisasi kepada pihak-pihak luar seperti instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.  

KEPI dan SPI edisi VII ini merupakan penyempurnaan dan penyederhanaan dari KEPI dan SPI edisi VI tahun 2015 yang diharapkan dapat menjawab tantangan praktik penilaian yang terus berkembang. Salah satu perubahan utama dalam penyempurnaan KEPI dan SPI edisi VII ini adalah konvergensi dengan Standar Penilaian International (International Valuation Standards, IVS) terkini. Selain itu, terdapat pula penyempurnaan dan penambahan standar penilaian dalam pendekatan dan metodologi penilaian, pengkajian ulang penilaian, dan beberapa isu yang akhir-akhir ini mendapat sorotan berbagai kalangan, yaitu standar penilaian atas pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan standar penilaian untuk tujuan lelang.

Untuk mempercepat penyebaran KEPI dan SPI ini, MAPPI dan PPPK berencana melakukan diseminasi KEPI dan SPI kepada seluruh penilai publik dan kantor jasa penilai publik agar standar baru ini dapat segera diterapkan dalam praktik penilaian mereka. Diseminasi ini nantinya akan dilaksanakan dengan model rapat paripurna dalam satu waktu bagi seluruh penilai publik di Indonesia. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada akhir Oktober atau November 2018.

Peluncuran KEPI dan SPI ini ditandai dengan penandatanganan buku KEPI dan SPI edisi VII tahun 2018 oleh Kepala PPPK Langgeng Subur, Ketua DPN MAPPI Okky Danuza, dan Ketua KPSPI MAPPI Hamid Yusuf.

Penulis: Nurkholik | Penyunting: Suryadi | Fotografer: Irsal Agusprianto

Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan