Tahun 2018 Dimulainya Era Pendidikan Profesional Lanjutan Penilai Publik Secara Daring

7/27/2018 2:17:37 PM

SURABAYA 26/7/2018 PPPK. Sebagai pemenuhan atas tuntutan yang serba cepat dan efisien di era digital, PPPK melakukan inovasi pembelajaran jarak jauh (e-learning) dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Penilai Publik tahun 2018. Namun demikian, sebagai proses transisi antara metode pembelajaran jarak jauh dan metode tatap muka yang selama ini telah dijalankan, PPPK tetap menyelenggarakan keduanya. PPL diawali dengan pemaparan materi secara daring dalam jangka waktu 2 minggu melalui situs Kemenkeu Learning Center. Setiap peserta yang telah ditentukan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sesuai periode masing-masing PPL serta menyelesaikan materi dan ujian secara daring, baru kemudian diperkenankan mengikuti PPL tatap muka.

Implementasinya, PPL tatap muka telah diselenggarakan di Santika Premier Surabaya pada tanggal 5-6 Juli 2018, bekerja sama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. PPL pertama dari total 9 rencana kegiatan PPL tahun 2018 ini dikhususkan bagi pemegang izin penilai publik dengan bidang jasa penilaian properti sederhana.

Dalam PPL ini, PPPK menyampaikan kembali pokok-pokok materi yang telah dipaparkan secara daring namun dengan pembahasan lebih mendalam, kemudian membuka sesi diskusi dan tanya jawab yang lebih teknis dengan para peserta PPL.

Penilai properti sederhana seringkali mendapat julukan sebagai “Penilai Setengah” lantaran wewenang penilaiannya yang masih terbatas pada beberapa jenis properti yang tidak rumit. Namun demikian, Kepala PPPK mengingatkan bahwa sebagai seorang pemegang izin penilai publik, kewajiban mereka tetap sama. Para penilai ini harus senantiasa menjaga integritas dalam melaksanakan pekerjaan karena semakin banyaknya tuntutan dari pemberi tugas atas kualitas jasa penilaian.

Penilai Properti Sederhana yang mayoritas masih berusia muda harus belajar pada pengalaman dan kasus yang dihadapi penilai publik senior, apabila penilai publik yang melakukan penilaian sesuai dengan peraturan dan standar akan lebih mudah dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi.

Mengimbuhkan harapan, Kepala PPPK mengimbau penilai publik sebagai salah satu pemangku kepentingan berperan penting membantu PPPK dalam proses penilaian program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang sedang diikuti oleh PPPK. Sebagai bentuk evaluasi yang berkesinambungan, PPPK juga membuka masukan perubahan terhadap peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan selama ini, khususnya terkait penilaian properti sederhana.

Penulis: Arie Yuliarti | Penyunting: Suryadi | Fotografer: Arie Yuliarti

Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan