Mengoptimalkan Jasa Aktuaris untuk Entitas Dana Pensiun

6/5/2018 11:19:08 AM

YOGYAKARTA 4/6/2018 PPPK. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mempunyai tanggung jawab membina dan mengawasi profesi keuangan yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah aktuaris. Dalam rangka meningkatkan kualitas dari jasa yang diberikan oleh aktuaris kepada kliennya, PPPK mengadakan penelitian terhadap salah satu lembaga keuangan yang kerap menggunakan jasa aktuaris yaitu dana pensiun.

 

PPPK kali ini mengambil dua Dana Pensiun yang berada di Yogyakarta sebagai responden, yaitu Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan (P3) dan Dana Pensiun Muhammadiyah. Penelitian tersebut dilakukan dengan kuesioner yang mencakup informasi responden, perilaku responden, kualitas jasa, dan popularitas profesi keuangan secara umum untuk mengetahui pemanfaatan jasa aktuaris publik terhadap responden kami.

 

Berikut ulasan penelitian yang dilakukan PPPK kedua dana pensiun itu.

 

Dana Pensiun P3

 

Secara umum penelitian yang dilakukan di Dana Pensiun P3 berjalan lancar dan menarik.  Hingga tahun 2017, Dana Pensiun P3 baru menggunakan jasa laporan aktuaris berkala saja dan belum menggunakan jasa aktuaris lainnya.  Hal tersebut selain karena minimnya informasi mengenai jasa yang ditawarkan aktuaris sehingga baru memanfaatkan jasa untuk valuasi tahunan dan laporan berkala.

 

Dana Pensiun P3 juga menyampaikan pendapatnya mengenai peraturan terkini yang dirasa memberatkan, yakni ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Keuangan Non-bank, yang mewajibkan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk menempatkan dana investasi paling rendah 30% di surat berharga negara (surat utang negara maupun surat berharga syariah negara).

 

“Kewajiban untuk membeli surat berharga negara paling rendah 30% dari investasi bagi kami cukup memberatkan, karena imbal hasil SBN kurang menarik dibandingkan instrumen efek lain,” ujar Syaiful Huda, Direktur Utama Dana Pensiun P3.

 

Ia menambahkan, mengingat Dana Pensiun P3 termasuk dalam kategori dana pensiun tingkat 3 yang karenanya setiap tahun divaluasi oleh aktuaris, maka seharusnya POJK Nomor 1/POJK.05/2016 memberikan keringanan terkait pemenuhan kewajiban SBN paling rendah 30% tersebut.

 

Sebuah dana pensiun dikategorikan pada tingkat 3 manakala memiliki rasio pendanaan (jumlah kekayaan dana pensiun dibandingkan dengan kewajiban aktuaria) kurang dari 100%, sementara dana pensiun tingkat 1 memiliki rasio pendanaan pada tingkat 100%.

 

“Kami selaku dana pensiun tingkat 3 jelas berbeda dengan dana pensiun tingkat 1.  Idealnya, dana pensiun tingkat 3 hanya menempatkan 10% atau 20% saja investasinya pada SBN karena jelas kemampuan keuangan kami berbeda dengan dana pensiun dengan aset kelolaan yang besar,” pungkasnya.

 

Dana Pensiun Muhammadiyah

 

Wakil Ketua Direktur Dana Pensiun Muhammadiyah, Dede Harris Sumarno menjelaskan bahwa Dana Pensiun Muhammadiyah saat ini terus meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya peserta. Menurutnya, Dana Pensiun harus selaras dengan tujuan pemerintah yaitu penyediaan manfaat pensiun secara berkesinambungan.

 

“Secara keseluruhan, peserta kami terus mengalami pertumbuhan dan harapannya kinerja keuangan juga terus meningkat.  Kami memasang target RoI 10% setiap tahun” ujar Dede Harris Sumarno.

 

Selain itu, Dana Pensiun Muhammadiyah mengakui bahwa dari tahun ke tahun jasa aktuaris yang sering kali digunakan hanyalah untuk laporan valuasi aktuaria saja, dan cukup tertarik ketika mengetahui bahwa Aktuaris juga menawarkan jasa arahan investasi terkait penyusunan strategi portofolio.

 

“Karena selama ini terkait portofolio kami lebih sering konsultasi dengan Manajer Investasi kami,” jelas Dede.

 

Menariknya, Dana Pensiun Muhammadiyah untuk mencapai tingkat pengembalian investasi (return on investment, RoI) sebesar 10% tiap tahun tersebut juga menerapkan strategi menarik yaitu aktif jual beli saham di perdagangan Bursa Efek Indonesia.

 

“Kami memiliki pegawai khusus yang bertugas untuk aktif dalam perdagangan saham, dan ada yang memang kami beli lalu tinggal (buy and hold), untuk saham-saham apa saja, kami berpedoman pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sesuai arahan investasi.

 

Menurut Dede Haris Sumarno, POJK Nomor 1/POJK.05/2016 yang mewajibkan Dana Pensiun menempatkan paling rendah 30% investasinya pada SBN cukup merepotkan.  Ia sependapat dengan Dana Pensiun P3 bahwa ada spread lebih kurang 4% yang harus ditutup akibat penempatan di SBN hingga akhir tahun.

 

“Cukup merepotkan,” canda Dede sembari tertawa.

 

Secara keseluruhan, diskusi dan penelitian terkait jasa aktuaris terhadap dana pensiun yang dilakukan cukup menarik dan diskusi berlangsung dua arah, dari pihak PPPK juga mendapat banyak masukan dari Dana Pensiun selaku pengguna jasa, harapannya ke depan riset yang dilakukan berguna bagi regulator maupun para pemangku kepentingan.

 

Penulis: Agee F. Miradz | Penyunting: Suryadi | Fotografer: Istimewa



Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan