Mencari Solusi Penilaian Pengadaan Tanah

4/23/2018 10:00:17 AM

JAKARTA 23/4/2018 PPPK.  Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah meningkatkan peran penilai publik sebagai profesi yang menentukan nilai sebagai dasar pemberian ganti kerugian bagi masyarakat. Sejak dibukanya lisensi penilai pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), hingga saat ini telah tercatat sejumlah 285 orang penilai publik yang berada pada 95 kantor jasa penilai publik (KJPP) yang berwenang melakukan penilaian dalam proses pengadaan tanah.

Dalam prakteknya, pelaksanaan penilaian untuk pengadaan tanah tidak selalu berjalan dengan baik. Permasalahan yang muncul pun tidak hanya terkait pelaksanaan penilaian, namun juga pasca-penilaian. Dalam rangka merumuskan solusi atas permasalahan tersebut, sekaligus berbagi pengalaman penilaian pengadaan tanah di antara sesama penilai publik, dilaksanakanlah kegiatan sarasehan dan diskusi panel dengan tema “Problematika Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan” pada hari Selasa, 17 April 2018 di Sheraton Gandaria City, Jakarta.

Sarasehan ini mengundang pemateri tunggal, Arie Yuriwin yang merupakan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR yang dimoderasi oleh Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Langgeng Subur.

Dalam materinya, Arie Yuriwin menyampaikan peran penting penilai pertanahan yang tidak hanya terletak pada fase pelaksanaan penilaian namun juga dapat turut terlibat sebagai konsultan dalam penentuan perkiraan biaya ganti kerugian tanah yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Ia menambahkan bahwa anggaran pengadaan tanah yang direalisasikan pada tahun 2017 mencapai 284 triliun rupiah.  Hal ini merupakan peluang besar bagi profesi penilai.

Permasalahan paling klasik dalam pengadaan tanah adalah terkait daftar nominatif. Ketidaklengkapan data dan informasi yang dimuat dalam daftar nominatif menjadi awal batu sandungan penyelesaian penilaian pengadaan tanah yang tepat waktu. Perubahan daftar nominatif yang terjadi berulang kali mengakibatkan pelaksanaan penilaian yang tidak efisien, baik secara administrasi maupun teknis.  Secara administrasi adalah dengan penyusunan berita acara perubahan data sementara secara teknis dengan melakukan penghitungan ulang besaran ganti kerugian.

Selain permasalahan tersebut, juga dibahas beberapa permasalahan lain baik dari sudut pandang penilai maupun dari sudut pandang pemberi tugas dalam hal ini Kementerian ATR.

Pada sesi diskusi panel, terdapat lima panelis yang kompeten di bidangnya, terdiri dari Direktur Penilai Pertanahan Kementerian ATR, Ida Aniaty Franz; Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan PPPK, Arie Wibowo;  Ketua Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia MAPPI, Hamid Yusuf; Ketua Dewan Penilai MAPPI, Setiawan; dan Ketua Kompartemen Pertanahan MAPPI, Anas Karim.

Diskusi panel dipandu oleh moderator Okky Danuza, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional MAPPI.

Pada sesi ini banyak didiskusikan permasalahan serta hambatan penilaian pengadaan tanah yang dialami penilai publik yang kemudian ditanggapi oleh para panelis dengan memberikan solusi konstruktif.

Seluruh hasil diskusi akan dirangkum dan dijadikan rekomendasi kepada pihak terkait sebagai bahan penyusunan  kebijakan mengenai penilaian untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Penulis: Arie Yuliarti/Firman D. Suprayoga | Penyunting: Suryadi | Fotografer: Arie Yuliarti

Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan