Profesi Penilai, Tulang Punggung Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

3/29/2018 10:19:48 AM

SURABAYA 29/3/2018 PPPK. Dari total 634 penilai publik yang terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), baru sekitar 16% atau 94 orang yang telah melibatkan diri dalam penilaian pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum saat ini. Jumlah tersebut mencakup 1.216 penugasan yang menurut ukuran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan masih kurang ideal.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Kepala PPPK, Langgeng Subur, dalam acara seminar nasional “5 (Lima) Tahun Implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (DPD MAPPI) Jawa Timur di Hotel Vasa Surabaya, Sabtu (24/3/2018).

Langgeng Subur berharap jumlah penilai publik yang terlibat dalam penilaian untuk tujuan ini dapat terus meningkat hingga tercapai jumlah ideal antara penugasan dan jumlah penilai yang terlibat. Dengan peningkatan jumlah penilai yang terlibat dalam penugasan ini tentu akan meningkatkan service level dan percepatan penyelesaian proyek pengadaan tanah guna membantu pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan dan penyediaan infrastruktur.

Kegiatan seminar ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber antara lain Akhmad Muqowam (anggota Dewan Perwakilan Daerah RI), Arie Yuriwin (Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Agus Sekarmadji (Pengamat Hukum Universitas Airlangga), Agustinus P. Tamba, Firman Dwi Suprayoga (anggota Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia MAPPI), dan Maria Theresia Ekawati Rahayu (Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya).

Arie Yuriwin menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang gencar mempercepat pembangunan infrastruktur hampir di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka meningkatkan roda perekonomian dan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur ini dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak di antaranya profesi penilai sebagai salah satu tulang punggung suksesnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Peran penilai sangat diperlukan dalam rangka memberikan opini independen atas nilai ganti kerugian yang wajar kepada masyarakat yang terdampak oleh pengadaan tanah.

Selama 5 tahun pelaksanaan undang-undang pengadaan tanah, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah menemukan beberapa ketentuan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya tidak dapat diimplementasikan di lapangan, seperti jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah baik tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, maupun penyerahan hasil.  Demikian juga mengenai kebutuhan atas biaya operasional dan biaya pendukung yang diperlukan termasuk tanggung jawab atas masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah.

Selain itu, akan segera disusun regulasi baru untuk menindaklanjuti beberapa persoalan pengadaan tanah yang melibatkan aset-aset pemerintah seperti tanah desa dan tanah wakaf baik baik dalam skala kecil maupun besar.

DPD RI melalui anggotanya, Akhmad Muqowam, mendorong peran serta masyarakat dari berbagai kalangan dalam menyukseskan pembangunan di Indonesia. Profesi penilai harus selalu berusaha meningkatkan profesionalisme, pengetahuan, dan kredibilitasnya di mata pengguna jasa. Salah satu upaya itu adalah prakarsa penyusunan undang-undang yang mengatur dan melindungi profesi ini dalam kaitannya dengan pembangunan nasional.

Penulis: Nurkholik | Penyunting: Seto Hernawan/Suryadi | Fotografer: Nurkholik



Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan