Penilai yang Cerdas, Bukan yang Murah

2/5/2018 2:26:41 PM

SEMARANG5/2/2018 PPPK. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menyampaikan keprihatinan akan kenyataan di lapangan dalam praktik jasa penilaian. Perbankan tidak mempekerjakan penilai terbaik dan tercerdas dalam melaksanakan tugas khususnya pada penilaian agunan kredit. Mereka lebih suka mempekerjakan penilai berdasarkan cepat dan murahnya imbalan jasa penilaian. Seharusnya perbankan mempekerjakan penilai yang profesional dan kompeten dalam penugasan penilaian dengan tetap memperhatikan besaran imbalan jasa penilaian yang ditetapkan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan PPPK, Arie Wibowo, di depan para Penilai Publik dan pihak perbankan saat membuka acara Sosialisasi Standar Imbalan Jasa Penilaian Tahun 2017 Untuk Pengguna Jasa Penilaian di Ballroom Hotel Patrajasa Semarang, Selasa (30/1/2018).

Dalam kesempatan itu, disampaikan juga beberapa fakta lain para pengguna jasa penilaian dalam mempekerjakan Penilai. Survei oleh asosiasi penilai di Amerika Serikat menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan dan pengalaman penilai yang dipekerjakan oleh perbankan mengakibatkan rendahnya kualitas hasil penilaian. Selain itu, ada pula temuan mengenai penilai yang menempuh perjalanan lebih dari 150 mil dari kantor mereka untuk melakukan inspeksi lapangan. Penugasan yang tidak dilakukan oleh penilai setempat seperti itu berpotensi menghasilkan penilaian yang bias atau tidak akurat karena faktor geografis. Arie meyakini bahwa penilai yang berasal dari daerah setempat selain lebih menguasai wilayah tersebut, juga akan mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Kegiatan sosialisasi terselenggara atas kerjasama antara PPPK, Dewan Pengurus Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (DPN MAPPI), Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI), dan Forum Kantor Jasa Penilai Publik (FKJPP) daerah Jawa Tengah. Sosialisasi ini merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan di luar Jakarta.

Standar Imbalan Jasa Penilaian Tahun 2017 yang menjadi tema sosialisasi ini merupakan standar pemberian fee bagi penilai. Ketua FKJPP, Yufrizal Yusuf, menyampaikan bahwa standar ini diterbitkan tahun 2017 yang lalu namun hingga saat ini belum secara penuh dilaksanakan oleh para pengguna jasa penilaian khususnya perbankan.

Pada sesi selanjutnya, Ketua KPSPI Hamid Yusuf menyampaikan materi Standar Penilaian Indonesia (SPI) seri 366 tentang Penilaian untuk Tujuan Lelang. Dalam paparannya, Hamid mengutarakan bahwa kondisi penyaluran kredit perbankan dan tingginya kredit macet (non performing loan) perlu dicermati oleh perbankan dan para penilai khususnya terkait dengan kondisi pasar properti di Indonesia.

Penulis: Nurkholik/Seto Hernawan | Penyunting: Suryadi | Fotografer: Nurkholik



Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan