Lima Isu Baru dalam Revisi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik

11/17/2017 5:42:23 PM

JAKARTA 17/11/2017. Menindaklanjuti usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memenuhi rekomendasi Asia-Pacific Group Financial Action Task Force pada tahun 2017, Menteri Keuangan Republik Indonesia menambahkan pengaturan lima hal dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik.  Pertama, Akuntan dan Akuntan Publik melakukan identifikasi dan penilaian risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dari pengembangan produk dan praktik usaha baru serta penggunaan atau pengembangan teknologi baru.  Kedua, penggunaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dan penghentian penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.  Ketiga, Akuntan dan Akuntan Publik melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkesinambungan dan independen atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam kantornya.  Keempat, penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang sederhana untuk pengguna jasa yang berisiko rendah. Kelima, Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang mendalam untuk pengguna jasa yang berisiko tinggi dan menengah.

Lima isu ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik yang diberlakukan mulai 6 November 2017.  Pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi profesi akuntan dan akuntan publik agar tidak dapat dituntut lebih jauh dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ataupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Kementerian Keuangan berharap profesi akuntan dan akuntan publik dapat bekerja sama dengan pemerintah melalui penerapan PMK ini dalam pemberantasan TPPU dan TPPT.

Penulis: Gusrah K. Mandala/Suryadi| Penyunting: Suryadi | Fotografer: Rifki O. Mulyawan

Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan