Menteri Keuangan Memperbarui Ketentuan Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik

11/17/2017 5:38:40 PM

JAKARTA 17/11/2017. Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan satu lagi aturan pelaksanaan Undang-undang Akuntan Publik, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.  Ketentuan yang mulai berlaku 6 November 2017 ini merinci pengaturan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.  

Secara umum regulasi ini mencakup pengaturan mengenai persyaratan perizinan, perpanjangan izin, penghentian pemberian jasa, pengunduran diri/pencabutan izin, pencantuman nama untuk Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP), Cabang KAP, Rekan non-Akuntan Publik, Organisasi Audit Indonesia, Organisasi Audit Asing, dan Kantor Akuntan Publik Asing.  Salah satu hal baru dalam syarat perizinan akuntan publik adalah verifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik atas surat keterangan pengalaman memberikan jasa asurans dan/atau jasa lainnya.

Hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah kewajiban melapor untuk Akuntan Publik (pelatihan profesional berkelanjutan), KAP (laporan kegiatan usaha), dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik (penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik, penyelenggaraan pelatihan profesional berkelanjutan, penyusunan dan penetapan SPAP, dan hasil reviu mutu).  Ditekankan pula keharusan akuntan publik dan KAP menjaga independensi dan terbebas dari benturan kepentingan saat memberikan jasa asuransi.

Di sisi pengawasan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan melaksanakan pengawasan terhadap profesi ini dalam bentuk pemeriksaan berkala, pemeriksaan sewaktu-waktu, evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian mutu, dan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.  Konsekuensi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan profesi akuntan publik dan KAP diwujudkan dalam beberapa  bentuk sanksi, yakni rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.  Diatur juga kriteria pihak terasosiasi yang dimasukkan oleh Menteri Keuangan ke dalam daftar orang tercela, antara lain yang menolak memberikan keterangan dalam pemeriksaan dan memberikan keterangan dan/ atau dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam pemeriksaan.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan berharap bahwa terbitnya PMK ini akan lebih memberikan kejelasan secara hukum para akuntan publik dalam menjalankan profesinya.

Penulis: Gusrah K. Mandala/Suryadi| Penyunting: Suryadi | Fotografer: Rifki O. Mulyawan



Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan