Tantangan Menuju Akuntan Publik yang Profesional

10/9/2017 1:14:41 PM

BATAM 09/10/2017. Untuk menciptakan akuntan publik yang profesional, diperlukan kerja sama antara regulator, asosiasi profesi, dan akuntan publik. Seorang akuntan publik dikatakan profesional jika dalam pemberian jasanya selalu berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), patuh kepada kode etik profesi, menjalankan standar mutu, serta memiliki individu berkualitas baik yang meliputi pengalaman, kompetensi, edukasi, PPL, dan bersertifikasi.

Hal tersebut disampaikan Andar Ramona Sinaga, Kepada Subbidang Pengembangan Profesi Akuntansi,  Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan, dalam Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi Akuntan Publik pada tanggal 3 Oktober 2017 di Batam, Kepulauan Riau.  PPPK bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyelenggarakan PPL terakhir di luar Jakarta sebelum nantinya akan ada PPL terakhir di Jakarta untuk Akuntan Publik.

Untuk menuju Akuntan Publik yang profesional, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh akuntan publik, regulator, dan asosiasi profesi. Bagi akuntan publik, tantangan yang harus dihadapi di antaranya adalah pemahaman atas SPAP, SAK, kode etik, dan standar mutu.  Ditambah lagi dengan peningkatan kompetensi dengan cara mengikuti PPL yang sungguh-sungguh yakni transfer pengetahuan antarpartner atau kepada auditor alih-alih hanya mengejar satuan kredit PPL (SKP). Bagi regulator, tantangannya adalah penegakan regulasi yang tepat terhadap profesi serta melakukan pengawasan terhadap Akuntan Publik agar jasa yang diberikan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Bagi asosiasi profesi akuntan publik, tantangan yang dihadapi adalah penerapan standar profesi yang benar serta peningkatan kualitas sertifikasi profesi, sehingga dihasilkan akuntan publik yang kompeten dan profesional.

Lalu bagaimana mengatasi akuntan publik yang belum profesional? Menurut Mona, caranya adalah dengan meningkatkan standar mutu dan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, di antaranya tanggung jawab pekerja lepas (freelancer) yang kurang terhadap hasil audit, rekanan bank yang menjadi faktor pengaruh penentuan opini, opini yang diterbitkan tanpa membuat kertas kerja, perang harga antar akuntan publik, serta tidak adanya sistem pengendalian mutu yang menjadi acuan pelaksanaan audit.

Penulis: Seto Hernawan | Penyunting: Suryadi | Fotografer: Ervan B. Wiranto

Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan