Akuntan dan Akuntan Publik Wajib Melaporkan Transaksi Mencurigakan Kepada PPATK

8/16/2017 1:53:04 PM

SURABAYA 16/8/2017. Kepala Subbidang Pengembangan Profesi Akuntansi, Andar Ramona Sinaga, dalam PPL Akuntan Publik yang dilaksanakan di STIE Indonesia, Surabaya (9/8/2017) mengingatkan agar akuntan dan akuntan publik melaporkan transaksi mencurigakan yang mereka temukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut merupakan konsekuensi penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik. PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mewajibkan akuntan dan akuntan publik melaporkan setiap transaksi mencurigakan kepada PPATK pada saat memberikan jasa “untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa”. Jasa dimaksud meliputi pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum yang dilaksanakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa kewajiban pelaporan transasksi mencurigakan tersebut tidak termasuk jasa audit, asurans, atau jasa akuntansi lainnya yang bersifat menyiapkan atau memberikan opini atas informasi keuangan historis.

 

Penulis: Danar S. Sidig | Penyunting: Suryadi | Fotografer: Azzam S. Al-Jundi

Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan