Mulai November 2017 Akuntan Indonesia Dapat Berpraktik di Negara ASEAN Lain

8/16/2017 1:50:32 PM

SURABAYA 14/8/2017. Sebagaimana diketahui, mulai tahun 2015, Indonesia memasuki era baru yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Hal tersebut menurut Kepala Subbidang Pengembangan Profesi Akuntansi, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Andar Ramona Sinaga, berkonsekuensi pada terbukanya kesempatan bagi akuntan profesional warga negara ASEAN untuk dapat memberikan jasanya melintasi negara-negara ASEAN. Ramona menambahkan bahwa untuk saat ini, sebagaimana disepakati dalam Mutual Recognition Agreement (MRA) yang ditandatangani negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2014 silam, jasa akuntansi yang dapat diberikan adalah sepanjang akuntan tersebut tidak menandatangani laporan auditor independen maupun laporan pemberian jasa akuntansi lainnya yang memerlukan izin. Namun demikian, sampai dengan saat ini para pihak masih terus mengkaji kemungkinan pemberian jasa-jasa akuntansi yang lain.

Dalam acara Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) di Surabaya yang dihadiri oleh tak kurang 200 akuntan publik tersebut, Ramona juga menyampaikan bahwa untuk dapat memberikan jasanya di lintas negara ASEAN, seorang akuntan profesional terlebih dahulu harus bersertifikat ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA atau ASEAN CPA). Secara garis besar, persyaratan minimum untuk memperoleh sertifikasi ACPA tersebut meliputi kualifikasi pendidikan, persyaratan sertifikasi, persyaratan pengalaman, persyaratan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL), dan persyaratan etika yang telah ditetapkan dalam MRA.

Untuk melaksanakan ketentuan MRA tersebut, pada level ASEAN telah dibentuk ASEAN CPA Coordinating Committee (ACPACC). ACPACC merupakan komite yang memiliki otoritas untuk memberikan dan menarik kembali gelar ACPA. Selanjutnya pada level nasional, setiap negara ASEAN membentuk sebuah monitoring committee yang bertugas menetapkan kebijakan, melakukan perancangan, dan mengimplementasikan pelaksanaan MRA pada negara masing-masing. Tugas tersebut antara lain penetapan persyaratan (assessment statement) dan penerimaan permohonan ACPA pada negara yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Keputusan Menteri Keuangan telah membentuk monitoring committee yang disebut sebagai Accountancy Monitoring Committee Indonesia (AMCI). Direncanakan pada akhir Oktober 2017 AMCI akan menetapkan assessment stament Indonesia. Dengan demikian, diharapkan efektif per November 2017, akuntan profesional di Indonesia sudah dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh sertifikasi ACPA dan memberikan jasanya di negara anggota ASEAN lain.

 

Penulis: Danar S. Sidig | Penyunting: Suryadi | Fotografer: Azzam S. Al-Jundi



Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan