FAQ Akuntan dan Akuntan Publik

Pertanyaan Jawaban
Apa syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Izin Akuntan Publik? Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, tata cara permohonan izin AP adalah sebagai berikut: a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah; b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; c. berdomisili di wilayah NKRI; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik; f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan h. tidak berada dalam pengampuan
Apakah Kantor Akuntan Publik itu? Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang.
Apa saja bentuk usaha KAP itu? KAP dapat berbentuk usaha: a. perseorangan; b. persekutuan perdata; c. firma; atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.
Apakah Akuntan itu? Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).
Apa yang dimaksud dengan Akuntan Publik ? Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, disebutkan bahwa Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa : a. Jasa Audit atas informasi keuangan historis; b. Jasa Reviu atas informasi keuangan historis; c. Jasa asurans lainnya; dan d. Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen.
Bagaimana tata cara pengajuan Izin Akuntan Publik ? Permohonan izin AP diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi Formulir Permohonan Izin AP dan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Bukti telah memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi, dalam hal kelulusan USAP telah melewati 2 th, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti PPL paling sedikit 60 SKP dalam 2 tahun terakhir; b. Bukti telah memiliki pengalaman praktik memberikan jasa audit umum selama minimal 1000 jam dalam 5 tahun terakhir, dan sekurang-kurangnya 500 jam diantaranya adalah sebagai ketua tim atau supervisor; c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; d. Fotokopi Surat Keterangan Domisili / Kartu Tanda Penduduk; e. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dikenai sanksi, tidak pernah dipidana, dan tidak berada dalam pengampuan; f. Fotokopi kartu Anggota Asosiasi; g. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan; h. Surat pernyataan bahwa data yang disampaikan adalah benar; i. Surat permohonan dan Isian formulir lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik; j. Bukti pembayaran biaya perizinan AP.
Berapa lama waktu penyelesaian Izin Akuntan Publik ? Pemohon akan mendapatkan izin Akuntan Publik dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap oleh Bagian Tata Usaha PPPK. Pemohon akan mendapatkan surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen permohonan izinnya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima apabila dokumen permohonannya tidak lengkap. Pemohon mempunyai waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan untuk melengkapi persyaratannya.
Apakah ada biaya dalam pengurusan izin Akuntan Publik? Izin AP dikenakan biaya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Biaya tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dibayarkan ke kas Negara.
Bagaimana cara pembayaran biaya izin AP? Prosedur Pembayaran biaya perizinan dapat dilihat dalam kategori mekanisme pembayaran biaya perizinan.
Apa landasan hukum Perpanjangan Izin AP? a. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur bahwa Izin Akuntan Publik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. b. Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur persyaratan dan batas waktu pengajuan Permohonan Perpanjangan Izin AP.
Mengapa AP harus memperpanjang izin? a. Untuk mematuhi ketentuan Pasal 5 dan 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Apabila AP tidak melakukan perpanjangan izin AP, maka setelah masa izinnya berakhir yang bersangkutan tidak lagi menjadi AP dan tidak boleh memberikan jasa AP lagi, khususnya jasa asurans. b. Untuk menjaga kredibilitas AP bahwa yang bersangkutan masih layak menjalankan paktik Akuntan Publik.
Bagaimana tata cara mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin AP? Surat Edaran (SE) Kepala Pusat Profesi Keuangan (PPPK) No 1/PPPK/2016 tanggal 1 April 2016 memberikan pedoman mengenai tata cara perpanjangan izin Akuntan Publik, yaitu sebagai berikut: 1. Izin AP berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. 2. Perpanjangan izin AP ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan. 3. AP harus mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin AP dalam jangka waktu paling cepat 180 (seratus delapan puluh) hari dan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin AP berakhir. 4. Persyaratan perpanjangan Izin AP adalah sebagai berikut: a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik; c. tidak berada dalam pengampuan; d. menjaga kompetensi dengan mengikuti PPL dengan memperoleh paling sedikit 90 (sembilan puluh) SKPdalam 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal AP sedang menjalani cuti profesi, persyaratan mengikuti PPL dikecualikan dengan hanya memperoleh paling sedikit 40 (empat puluh) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir. e. telah membayar biaya perpanjangan izin AP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan f. telah melunasi kewajiban pembayaran denda, dalam hal AP yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda. 5. Permohonan perpanjangan izin AP diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi Formulir Permohonan Perpanjangan Izin AP (formulir terlampir) dan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang warna putih dan fotokopi KTP; b. fotokopi bukti keanggotaan Institut Akuntan Publik Indonesia yang masih berlaku; c. surat pernyataan tidak berada dalam pengampuan; d. daftar PPL yang diikuti dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Bagi AP yang sedang cuti profesi melampirkan daftar PPL yang diikuti dalam 2 (dua) tahun terakhir. e. bukti pembayaran biaya perpanjangan izin AP; dan f. bukti pembayaran denda administratif dalam hal AP dikenai sanksi administratif berupa denda.
Berapa biaya perpanjangan izin AP? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013, Perpanjangan izin AP dikenakan biaya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Biaya tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dibayarkan ke kas Negara.
Berapa besarnya denda apabila terlambat dalam pengajuan Permohonan Perpanjangan Izin AP? Permohonan Perpanjangan Izin AP harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa izin berakhir. Apabila terlambat dalam pengajuan Permohonan Perpanjangan Izin AP, dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Eselon I Kementerian Keuangan